Gambaran Umum
GAMBARAN UMUM KAMPUNG KB DESA NGLEBUR
A. GAMBARAN UMUM
LATAR BELAKANG
Secara Umum
Mendengar istilah “Kampung?, kesan yang muncul
di pikiran kita pasti akan tertuju pada suatu tempat hunian dari sekumpulan
orang atau keluarga dengan segala keterbelakangan, keterbatasan, tertinggal,
kolot, kumuh, terpencil, dan beberapa sebutan lainnya yang terkait dengan
kampung.
Memang tidak dapat kita pungkiri, bahwa
kampung sangat identik dengan istilah-istilah seperti itu, begitu juga halnya
dengan istilah Kampung KB yang akhir-akhir ini menjadi icon yang cukup populer
tidak hanya dikalangan para pengelola program Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga (KKB-PK) dalam hal ini BKKBN, akan tetapi juga banyak diperbincangkan
oleh lembaga-lembaga departemen ataupun non-departemen mulai dari tingkat
daerah sampai ketingkat pusat.
Sejak Kampung KB ini dicanangkan oleh Bapak
Presiden RI (Ir.Joko Widodo) pada bulan januari 2016, bahwa Kampung KB ini
banyak diperbincangkan oleh masyarakat mulai dari kalangan bawah, menengah
sampai kepada masyarakat kalangan elit, dan bahkan tulisan-tulisan mengenai
kampung KB banyak mengisi kolom-kolom pemberitaan di media massa (surat kabar,
majalah, tabloid) dan bahkan menjadi pemberitaan yang cukup hangat dan populer
di media-media elektronik. Lantas kenapa
kampung KB ini dibentuk, ada beberapa hal yang melatar belakanginya, yaitu:
1.
Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru
2.
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang
setara melalui program KKBPK
serta pembangunan sector terkait dalam rangka
mewujudkan keluarga kecil berkualitas;
3.
Penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat;
4. Mewujudkan
cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda
prioritas ke-3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" serta Agenda
Prioritas ke-5. yaitu "Meningkatkan
kualitas hidup masyarakat Indonesia";
5. Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna
menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun
2010 – 2030.
TUJUAN PEMBENTUKAN
Secara
umum, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas
hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK
serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil
berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk
meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam
memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan
program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN
Pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu :
• Pertama, tersedianya data
kependudukan yang akurat.
• Kedua, dukungan dan
komitmen Pemerintah Daerah.
• Ketiga, partisipasi aktif
masyarakat
KRITERIA WILAYAH
Dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada
tiga kriteria yang dipakai, yaitu :
1 Kriteria utama: yang mencakup dua hal, yaitu:
a. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1
(miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera
b. jumlah peserta KB di bawah rata-rata
pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan
Di mana kampung KB tersebut
berlokasi.
c. jumlah peserta KB di bawah rata-rata
pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan
Di mana kampung KB tersebut
berlokasi.
2 Kriteria wilayah: yang mencakup 10 kategori
wilayah (dipilih salah satu), yaitu:
1 Kumuh
2 Pesisir
3 Daerah aliran sungai
4 Bantaran Kereta Api
5 Kawasan Miskin
6 Terpencil
7 Perbatasan
8 Kawasam Industri
9 Kawasan Wisata
10 Kawasan Padat Penduduk
Selanjutnya dalam menentukan kriteria wilayah yang akan
dijadikan sebagai lokasi pembentukan Kampung KB dapat dipilih satu atau lebih
dari sepuluh criteria yang ada.
|
3 |
Kriteria Khusus: yang mencakup 5 hal, yaitu:
|
|
1. |
kriteria data di
mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga, |
|
2. |
kriteria
kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah, |
|
3. |
kriteria program KB
di mana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian
rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat unmet need lebih tinggi dari
rata-rata tingkat desa/kelurahan |
|
4. |
kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi
keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih
rendah, |
|
5. |
kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan
lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan |
SASARAN
KEGIATAN
Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan
operasional pada Kampung KB selain keluarga. PUS, lansia, dan remaja juga
keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang
memiliki lansia.
Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang
pelaksananya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB, Petugas
lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokohagamat,
tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.
Kenapa Harus Kampung KB?
Undang-undang
Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan
kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun
masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian. Karena itu,
dalam rangka penguatan program KKBPKtahun 2015-2019, BKKBN diharapkan dapat menyusun
suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang
secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Sehubungan dengan itu, maka untuk menjawab
tantangan tersebut digagaslah program Kampung KB. Melalui wadah Kampung KB ini
nantinya diharapkan pelaksanaan program KKBPK dan program-program pembangunan
lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan. Hal ini sesuai dengan
amanat yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas
ke 3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan".
Oleh
karena itu cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai dari
wilayah-wilayah pinggiran yaitu kampung. Karena kampung merupakan cikal bakal
terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka
desapun akan maju. Dan apabila seluruh desa maju maka sudah barang tentu
negarapun akan menjadi maju.
KAMPUNG KAB SEBAGAI WAHANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Walaupun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BKKBN, akan tetapi pada
prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa
kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja,
dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung
masyarakat setempat. Oleh sebab itu Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur
atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan
dari program pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang
disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara
sistemik dan sistematis.
Hal ini sesuai dengan definisi dari Kampung KB itu sendiri yaitu ”satuan
wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu,
di mana terdapat keterpaduan Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang
dilaksanakan secara sistemik dan sistematis?.
Jadi Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat
kembali, merevitalisasi program KKBPK guna mendekatkan akses pelayanan kepada
keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaflikasikan 8
(delapan) fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat. Dengan demikian
kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan
dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan
terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya.
Sehingga wadah Kampung KB ini dapat kita jadikan sebagai wahana pemberdayaan
masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah
sikap, prilaku dan cara berfikir (mindset) masyarakat kearah yang lebih baik,
sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan
kampung-kampung lainnya, masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat
bergabung dengan poktan-poktan yang ada, keluarga yang tadinya tidak memiliki
usaha dapat bergabung menjadi anggota UPPKS yang ada.
DATA UMUM DESA
NAMA
KEPALA DESA: WENDRO SUYOSO,S.Sos
NAMA
PETUGAS : ANIK INDARWATI
PEKERJAAN
: PERANGKAT DESA
Jumlah Penduduk DESA NGLEBUR berdasarkan Profil
Desa tahun 2025 sebesar 1739 jiwa
yang terdiri dari 860 laki
laki dan 879 perempuan. Sedangkan pertumbuhan
penduduk dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :
|
|
|
Tabel |
1 |
|
|
|
|||
|
|
Pertumbuhan
Penduduk |
|
|
||||||
|
Jenis Kelamin |
|
2021 |
2022 |
|
2023 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Laki
laki |
|
874 |
854 |
|
860 |
||||
|
Perempuan |
|
909 |
892 |
|
879 |
||||
|
Jumlah |
|
1773 |
1746 |
|
1739 |
||||
Sumber
Data Profil Desa Tahun 2023
Menurut sumber Data dari BPS
tahun 2020 jumlah KK Miskin di Desa 181 adalah mencapai
80 % yang tersebar di 3 RW. RW yang tingkat prosentase
kemiskinanya paling rendah yaitu RW 01 dengan prosentase 20% sedangkan
prosentase kemiskinan tertinggi berada di RW 03 dengan prosentase 34 %.
2.2.2
Profil Desa
DESA NGLEBUR Kecamatan Kedungpring adalah salah
satu dari 452 desa yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan. Kondisi
wilayah DESA NGLEBUR adalah merupakan daerah daratan dengan ketinggian 1.115 meter di atas permukaan laut dan
merupakan dataran dengan
ketinggian ± 500 meter di atas permukaan laut.
Batas wilayah DESA NGLEBUR adalah sebagai
berikut :
- Sebelah
utara : Desa Sidomlangean
- Sebelah
barat : Desa Majenang
- Sebelah
selatan : Desa Tenggerejo
- Sebelah
timur : Desa Sidorejo
Luas wilayah desa 269.745 ha. Dari luas wilayah
tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut :
- Pertanian : 292 ha.
- Permukiman : 7
ha.
-
Makam Umum : 1.00 ha.
Kondisi detail desa
bisa bica dari peta sosial sosial. Dimana dalam peta sosial dasa mengambarkan
berbagai macam yang berkaitan dengan desa mulai dari tingkat kemiskikan jumlah,
batas desa, bangunan yang ada di desa serta hal-hal yang lainya. Untuk mengetahui
secara detail kondisi DESA NGLEBUR Kecamatan CONTOH beserta masalahnya
sebagaimana lampiran.
2.2.1.1
Legenda Dan Sejarah Desa
Sejarah Desa menurut sumber cerita dari para sesepuh Desa Nglebur, bahwa
terjadinya Desa Nglebur dimulai sekitar tahun 1.831-san Bulan Oktober . ketika itu ada 2 orang Pengikut dari
Pangeran Diponegoro yang bernama Mbah SURANI dan Istrinya MBAH SUMINING yang singgah di Desa yang subur tanah nya. Dua
Orang tersebut sangat linuih dan betah tinggal di desa ini dan bertekat ingin
bubak alas untuk kehidupan anak turunnya. Setelah berhasil bubak alas , dan
menjadikan kawasan tersebut sebagai Daerah hunian, maka pada akirnya Desa
tersebut di beri nama Desa Nglebur yang artinya berhasil Nglebur Hutan menjadi
daerah Pemukiman yang subur. Adapun kepala Desa yang pernah menjabat
hingga sekarang adalah sebagai berikut: SURANI
,WARIDJAN ,TOPA WIRADAUT,ABDULLAH, NITI ATMOJO (tahun 1945.s.d 1987.), NOTO
DARMOJO (tahun 1987 s.d 1990.), WHENDRO SUYOSO (tahun 1990 s.d 2006 ),dan KUSNO
(tahun 2007 s.d 2025) sedangkan Penjabat Kepala desa sementara NOTO DARMOJO (tahun 1987 s.d 1990) SUMADI, SP [ 1
juni 2025 s/d 6 nopember 2025 ] dan WHENDRO
SUYOSO,S.Sos Tahun 2025 – sekarang
2.2.1.2
Kondisi Umum Desa
1. Demografi
Berdasarkan
data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2021, jumlah
penduduk DESA NGLEBUR adalah terdiri dari 451 KK, dengan jumlah
total .1724 jiwa, dengan
rincian 298 KK laki2 dan
153 KK perempuan, Laki – laki ; 856 Jiwa, Wanita 868 jiwa
a. Diagram Kelembagaan
Tabel 1.a

|
b.
Daftar Masalah
Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan Tabel 4.1.
Daftar Masalah dan Potensi Diagran Veen
|
Sumber Data: Profil Desa Tahun 2023
2. Kalender
Musim
Daftar
Masalah dan potensi hasil pengkajian keadaan desa berdasarkan masalah dan
potensi dari Kalender Musim tergambar sebagai berikut :
1)
Banyaknya gambar menggambarkan
tentang besarnya potensi maupun masalah yang ada pada bulan tersebut
2)
Sedikitnya gambar menggambarkan
tentang kecilnya potensi maupun masalah yang ada pada bulan tersebut
a. Gambar Kalender Musim
Tabel
4.2 Kalender Musim
|
MASALAH/
KEGIATAN/ KEADAAN |
PANCAROBA |
KEMARAU |
HUJAN |
|||||||||
|
MAR |
APR |
MEI |
JUN |
JULI |
AUG |
SEP |
OKT |
NOV |
DES |
JAN |
PEB |
|
|
Kekurangaair bersih |
* |
** |
*** |
** |
* |
|
|
|||||
|
kekurangan
pangan |
* |
* |
|
|
|
|
||||||
|
Kesehatan |
|
|
|
|
||||||||
|
Banjir |
|
|
|
|
||||||||
|
Panen |
|
|
|
|
||||||||
|
Tanam |
|
|
|
|
||||||||
|
Dst |
|
|
|
|
||||||||
Sumber
Data: Profil Desa Tahun 2023
b.
Daftar
Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim
Tabel
4.3. Masalah Kalender Musim
|
NO |
Potensi |
Masalah |
|
|
EMBUNG |
Kapasitas Kurang Memadai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sumber Data: Profil Desa Tahun 2023
3. Sumber Daya Alam
Secara geografis DESA NGLEBUR terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang
Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah
berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut.
Berdasarkan data BPS kabupaten Lamongan tahun 2025, selama tahun 2025 curah
hujan di DESA NGLEBUR. rata-rata mencapai 2.581 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan
Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama
kurun waktu 2021-2022
Secara administratif, DESA NGLEBUR terletak di wilayah
Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dengan posisi dibatasi oleh wilayah
desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidomlangean , Di
sebelah Barat berbatasan dengan Desa Majenang Di Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tengger
Rejo., sedangkan di Sebelah timur
berbatasan dengan Desa Sidorejo. Kecamatan Sugio
Jarak tempuh DESA NGLEBUR ke ibu
kota kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0.25
Jam Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota
kabupaten adalah 20 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1. jam.
Pembagian lahan
di DESA NGLEBUR sebagian besar adalah lahan Pertanian tanaman pangan Padi di
musim penghujan sedangkan Jagung dan Polowijo di musim kemarau. tercatat sebagaimana pada tabel berikut :
|
Tabel: 4.4 Daftar Sumber Daya Alam |
||||
|
NO |
URAIAN SUMBER
DAYA ALAM |
VOLUME |
SATUAN |
KETERANGAN |
|
|
Lahan persawahan |
150 |
Ha |
|
|
|
Lahan Perkebunan |
7 |
Ha |
|
|
|
Sungai |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sumber
Data: Profil Desa Tahun 2023
4.
Sumber Daya Manusia
Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat
SDM(Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam
jangka panjang pada peningkatan perekonomian.
Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan
masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan
kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan
pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan DESA
NGLEBUR rata – rata berpendidikan SD atau sedarajat sampai SMA atau sederajat
Dalam
hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi dan mumpuni, keadaan ini
merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di DESA
NGLEBUR tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang
ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana
pendidikan di DESA NGLEBUR. baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun
(SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di
tempat lain yang relatif jauh.
Sebenarnya
ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya
Manusia (SDM) di DESA NGLEBUR. yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana
atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di DESA NGLEBUR.
Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak
bisa berkembang.
Masalah
pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang
penting bagi peningkatan kualitas masyarakat ke depan. Salah satu cara untuk
mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat
yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah
masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering
diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit
sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan
kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup
berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan
perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi
daya produktifitas masyarakat DESA
NGLEBUR secara umum. Adapun data sumber daya manusia di DESA NGLEBUR
sebagaimana tabel dibawah ini:
|
Tabel: 4.5
Daftar Sumber Daya Manusia |
||||
|
NO |
URAIAN SUMBER
DAYA MANUSIA |
VOLUME |
SATUAN |
KETERANGAN |
|
1 |
Penduduk dan Keluarga |
|
|
|
|
|
a. Jumlah Penduduk laki – laki |
856 |
Orang |
|
|
|
b. Jumlah Penduduk perempuan |
868 |
Orang |
|
|
|
c. Jumlah Keluarga ( KK ) |
451 |
Orang |
|
|
|
d. Jumlah rumah tangga |
515 |
Orang |
|
|
2 |
Jenis kelamin Kepala Rumah Tangga |
|
|
|
|
|
a. Laki – laki |
298 |
Orang |
|
|
|
b. Perempuan |
153 |
Orang |
|
|
3 |
Pendidikan Kepala Keluarga |
|
|
|
|
|
0. Tidak punya ijazah |
- |
|
|
|
|
1. SD/Sederajat |
50 |
|
|
|
|
2. SMP/Sederajat |
150 |
|
|
|
|
3. SMA Sederajat |
216 |
|
|
|
|
4. Perguruan tinggi |
155 |
|
|
|
4 |
Pendidikan Penduduk |
|
|
|
|
|
0. Tidak punya ijazah |
- |
|
|
|
|
1. SD/Sederajat |
50 |
|
|
|
|
2. SMP/Sederajat |
150 |
|
|
|
|
3.SMA/Sederajat |
216 |
|
|
|
|
4. Perguruan tinggi |
165 |
|
|
|
5 |
Umur Penduduk |
|
|
|
|
|
1. kurang 1 tahun |
98 |
|
|
|
|
2. 1 – 4 Tahun |
81 |
|
|
|
|
5.
5 – 14 Tahun |
106 |
|
|
|
|
6.
15 – 39
Tahun |
436 |
|
|
|
|
7.
40 – 64 Tahun |
698 |
|
|
|
|
8.
65 keatas |
178 |
|
|
|
5 |
Lapangan usaha Kepala Keluarga |
|
|
|
|
|
1. Pertanian (Padi & palawija) |
389 |
|
|
|
|
2. Hortikultura |
- |
|
|
|
|
3. Perkebunan |
- |
|
|
|
|
4. Perikanan tangkap |
- |
|
|
|
|
5. Perikanan budidaya |
- |
|
|
|
|
6. Peternakan |
10 |
|
|
|
|
7. Kehutanan & pertanian lain |
- |
|
|
|
|
8. Pertambangan / penggalian |
- |
|
|
|
|
9. Industri pengolahan |
- |
|
|
|
|
10. Listrik & Gas |
- |
|
|
|
|
11. Bangunan / konstruksi |
50 |
|
|
|
|
12. Perdagangan |
11 |
|
|
|
|
13. Hotel & Rumah makan |
- |
|
|
|
|
14. Transportasi
& Pergudangan |
- |
|
|
|
|
15. Informasi & komunikasi |
- |
|
|
|
|
16. Keuangan & Asuransi |
- |
|
|
|
|
17. Jasa Pendidikan / jasa kesehatan / jasa
kemasyarakatan, Pemerintahan dan |
- |
|
|
|
|
18. lainnya |
- |
|
|
|
6 |
Lapangan Usaha Penduduk |
|
|
|
|
|
1. Pertanian (Padi & palawija) |
389 |
|
|
|
|
2. Hortikultura |
- |
|
|
|
|
3. Perkebunan |
- |
|
|
|
|
4. Perikanan tangkap |
- |
|
|
|
|
5. Perikanan budidaya |
- |
|
|
|
|
6. Peternakan |
10 |
|
|
|
|
7. Kehutanan & pertanian lain |
- |
|
|
|
|
8. Pertambangan / penggalian |
- |
|
|
|
|
9. Industri pengolahan |
- |
|
|
|
|
10. Listrik & Gas |
- |
|
|
|
|
11. Bangunan / konstruksi |
50 |
|
|
|
|
12. Perdagangan |
11 |
|
|
|
|
13. Hotel & Rumah makan |
- |
|
|
|
|
14. Transportasi
& Pergudangan |
- |
|
|
|
|
15. Informasi & komunikasi |
- |
|
|
|
|
16. Keuangan & Asuransi |
- |
|
|
|
|
17. Jasa Pendidikan / jasa kesehatan / jasa
kemasyarakatan, Pemerintahan dan |
- |
|
|
|
|
18. Lainnya |
- |
|
|
|
7 |
Dst. |
- |
|
|
|
|
- |
|||
1.
Sumber Daya Pembangunan
Sebagai
sumber pendapatan asli desa (PADes) sangat berperan dalam pelaksanaan
Pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan
masyarakat. Hal ini mengingat disamping Kepala Desa dan perangkat desa mendapat
Penghasilan tetap melalui dana ADD dari kabupaten juga mendapat tambahan
penghasilan dari pengelolaan Tanah bengkok
tersebut. Sesuai pembagian pengelolaan yang disepakati bersama maka Kepala Desa
mendapat 3
ha, masing – masing perangkat mendapat 0,5 ha,
sedangkan Sekretaris Desa karena PNS maka dapat bagian Kurang lebih 2.800 m2 dari tanah Kas Desa.
Kantor
DESA NGLEBUR maupun Balai DESA NGLEBUR saat ini sudah representatif untuk
melayani warga masyarakat, meskipun masih ada kekurangan copiuter / lektop.
Yang
masih perlu penangan lebih lanjut bahwa Lembaga kemasyarakatan di desa masih
belum mempunyai kantor tersendiri, yaitu, Karang Taruna dan LPMD hal tersebut
tidak mengurangi Lembaga tersebut beraktifitas di desa
Kehadiran
BUMDesa yang representatif akan meningkatkan taraf perekonomian warga, yang
berkaitan dengan peningkatan perekonomian juga sebagai modal pembangunan.
|
NO |
URAIAN SUMBER
DAYA PEMBANGUNAN |
VOLUME |
SATUAN |
KETERANGAN |
|
1 |
Aset Desa |
|
|
|
|
1.1 |
Tanah Kas Desa |
96.250 |
M2 |
Bengkok |
|
1.2 |
Kantor Pemerintah Desa |
1 |
Unit |
Baik |
|
1.3 |
Gapura Desa |
4 |
Unit |
Baik |
|
1.4 |
Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) |
1 |
Unit |
Baik |
|
1.5 |
Pasar Desa |
- |
|
|
|
1.6 |
Tempat Pelelangan Ikan |
- |
|
|
|
1.7 |
Tambatan Perahu |
- |
|
|
|
1.8 |
Tempat Pemandian Umum |
- |
|
|
|
1.9 |
Makam Desa |
2 |
|
|
|
1.10 |
Lapangan Olah raga |
1 |
|
|
|
1.11 |
Dst. |
- |
|
|
|
2 |
Kelompok Usaha Ekonomi Desa |
4 |
|
|
|
2.1 |
BUMDes |
2 |
Unit |
|
|
2.2 |
Kelompok Tani |
6 |
Unit |
|
|
2.3 |
Kelompok nelayanan |
- |
|
|
|
2.4 |
dst.. |
- |
|
|
|
3 |
Lembaga Kemasyarakatan Desa |
|
|
|
|
3.1 |
RT |
11 |
|
|
|
3.2 |
RW |
3 |
|
|
|
3.3 |
Karang Taruna |
1 |
|
|
|
3.4 |
PKK |
1 |
|
|
|
3.5 |
LPMD |
1 |
|
|
|
3.6 |
HIPPAM |
1 |
|
|
|
3.7 |
HIPPA |
1 |
|
|
|
3.8 |
KPM |
1 |
|
|
|
4 |
Keuangan Desa |
1 |
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa |
44.000.000 |
|
|
|
4.2 |
Hasil Tanah Kas Desa |
8.000.000 |
|
|
|
4.3 |
Hasil Usaha Desa |
- |
|
|
|
4.4 |
Hasil BUMDes |
123.000.000 |
|
|
|
5 |
Hasil Swadaya dan Gotong royong masyarakat |
- |
|
|
|
5.1 |
Hasil swadaya masy |
- |
|
|
|
5.2 |
dst.. |
- |
|
|
|
6 |
Lain - lain Pendapatan Asli Desa yang sah |
- |
|
|
|
6.1 |
Pungutan Desa |
- |
|
|
|
6.2 |
dst.. |
- |
|
|
|
7 |
Aset prasarana umum |
- |
|
|
|
7.1 |
Jalan |
10 |
Km |
|
|
7.2 |
Jembatan |
10 |
|
|
|
7 |
Dst |
- |
|
|
|
8 |
Aset Prasarana pendidikan |
|
|
|
|
8 |
Gedung Paud |
1 |
|
|
|
8 |
Gedung TK |
1 |
|
|
|
8 |
Gedung SD |
1 |
|
|
|
8 |
Taman Pendidikan Alqur'an |
2 |
|
|
|
9 |
Dst |
|
|
|
|
9 |
Aset prasarana kesehatan |
1 |
|
|
|
9 |
Posyandu |
3 |
|
|
|
9 |
Polindes |
1 |
|
|
|
9 |
MCK |
4 |
|
|
|
9 |
Sarana Air Bersih |
1 |
|
|
|
10 |
Dst |
|
|
|
|
10 |
Aset prasarana ekonomi |
- |
|
|
|
10 |
Pasar desa |
- |
|
|
|
10 |
Tempat Pelelangan Ikan |
- |
|
|
|
10 |
Dst |
- |
|
|
|
11 |
Kelompok Usaha Ekonomi Produktif |
- |
|
|
|
11 |
Jumlah kelompok usaha |
4 |
|
|
|
11 |
Jumlah
kelompok usaha yang sehat |
2 |
|
|
|
12 |
Aset berupa modal |
1 |
|
|
|
12 |
Total aset produktif |
1 |
|
|
|
12 |
Total pinjaman
di masyarakat |
123.000.000 |
|
|
Sumber
Data: Profil Desa Tahun 2023
2.
Sumber Daya Sosial Budaya
Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem
politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada
masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih
demokratis. Dalam konteks politik lokal DESA NGLEBUR, hal ini tergambar dalam
pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pileg, pilpres, pemilukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat
desa secara umum.
Khusus untuk pemilihan kepala DESA NGLEBUR., sebagaimana
tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka
yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini
tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan
kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena
inilah yang biasa disebut pulung –dalam tradisi jawa- bagi
keluarga-keluarga tersebut.
Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta
merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos
kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti
sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma
yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.
Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan
memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan
yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala
desa. Fenomena ini
juga terjadi pada pemilihan DESA NGLEBUR pada tahun 2025. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat
sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada tiga kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan
kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa .DESA NGLEBUR
seperti acara perayaan desa.
Setelah proses-proses politik
selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta
demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya.
Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya.
Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong
royong.
Walaupun pola kepemimpinan ada di
Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan
masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun
lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di
Wilayah DESA NGLEBUR. mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.