Gambaran Umum
A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dasar pembentukan Kampung KB sesungguhnya tidak terlepas dari perwujudan Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA) Pemerintah periode 2015-2019 yaitu :
- Membanguna Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
- Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia.
Kewenangan Desa adalah :
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
c. Tugas pembantuan dari pemerintah: pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota
d. Urusan pemerintahan lainnya diserahkan kepada desa.
Salah satu kegiatan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten untuk yang menjadi prioritas memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah. Terkait dengan upaya perluasan cakupan/jangkauan Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah, Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). Definisi Kampung KB pada “Kamus Istilah Kependudukan dan KB” yang diterbitkan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi (Dittifdok) pada tahun 2011 (Hal:53) : “Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas”.
Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa/kelurahan yang setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program pembangunan anatar program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang ditetapkan dengan surat penetapan oleh pejabat yang berwenang.Kampung KB merupakan salah satu kegiatan prioritas yang sesuai dengan instruksi presiden, terutama sebagai bentuk investasi Program KB yang manfaatnya dapat secara langsung diterima oleh masyarakat. Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KB.
Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK (Kependudukan, KB danPembangunan Keluarga) secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota.
Kampung KB sebagai salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh akan diimplementasikan dengan melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah di tingkatan pemerintahan terendah di seluruh kabupaten dan kota. Diharapkan manfaat implementasi Kampung KB dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan memberikan daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran Program KKBPK, utamanya pada daerah dengan pencapaian program KKBPK yang belum optimal.
Mengingat Kampung KB merupakan gerakan bersama dalam upaya percepatan pembangunan diawali dari daerah dan desa-desa, maka Kemendagri menerbitkan SE No 843.4/2879/SJ, tentang intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas. Disebutkan bahwa Kampung KB berkontribusi dalam penanggulangan stunting; Penurunan AKI dan AKB; menurunkan Unmeet need; meningkatkan kesertaan KB; serta menurunkan angka kemiskinan.
B. GAMBARAN UMUM
Kecamatan Muara Beliti merupakah salah 1 (satu) dari 14 (empat belas) kecamatan yang ada di kabupaten Musi Rawas. Kecamatan Muara Beliti memiliki 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan. Desa Ketuan Jaya merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Muara Beliti. Desa Ketuan Jaya dibentuk dengan dasar hukum SK Bupati Musi Rawas pada tahun 2003. Desa Ketuan Jaya memiliki tipologi desa agraris dengan kalsifikasi desa swadaya. Komoditas unggulan berdasarkan luas tanam berupa padi sedangkan komoditas unggulah berdasarkan nilai ekonomi adalah ikan dan padi. Mayoritas masyarakat desa Ketuan Jaya memeluk agama Islam, namun ada juga yang memeluk agam Kristen dan Katolik. Mata Pencaharian utama penduduk desa Ketuan Jaya adalah petani, buruh tani, wiraswasta/pedagang dan peternak.
Desa Ketuan Jaya terletak cukup strategis dalam jarak dari pusat pemerintahan. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan) :
Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 10 Km
Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 10 Km
Jarak dari kota/ibukota Kabupaten : 10 Km
Jarak dari ibukota Provinsi : 365 Km
Kondisi Geografis
Secara administratif, Desa Ketuan Jaya terdiri dari 5 Dusun, dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Surodadi
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Eka Marga Lubuklinggau Selatan II
Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Tegalrejo Kec. Tugumulyo
Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Ketuan Jaya
Potensi Wilayah
Luas Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan adalah 2.078 Ha, meliputi : Pemukiman penduduk 20 Ha (20%), Tanah Sawah 411 Ha (50%), Tanah Pertanian Lahan Kering 5 Ha (0,5%), Kebun Produktif 45,74 Ha (30%).
Sarana dan Prasarana yang dimiliki desa Ketuan Jaya adalah :
1. Kantor Desa
2. Prasarana Kesehatan
- Polindes : 1 Buah
- Pustu : 1 Buah
3. Prasaranan Pendidikan
- Gedung PAUD : 1 Buah
- Gedung SD : 2 Buah
- Gedung Pesantren : 1 Buah
4. Prasarana Ibadah
- Masjid : 4 Buah
- Mushola : 5 Buah
Kriteria Kampung KB
Kriteria 1. (Peserta KB lebih rendah dari rata rata desa)
Kriteria 2. (Jumlah penduduk miskin tinggi (prasejahtera dan KS 1 lebih tinggi dari rata rata desa)
