Website Desa Triwarno diusulkan untuk mengikuti Program Voluntary Vulnerability Identification and Protection (VVIP) yang Digagas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
KAMPUNG KB LESTARI
Dipublikasi pada
11 February 2026
Deskripsi
Website Desa Triwarno diusulkan untuk mengikuti Program Voluntary Vulnerability Identification and Protection (VVIP) yang digagas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Usulan tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo dalam Rapat Sosialisasi dan Penawaran Keikutsertaan Program VVIP BSSN yang digelar di Ruang Rapat Command Center Gedung Setda Lantai 1, Rabu (11/2/2026).
Rapat dihadiri oleh Kepala Bidang TISP Dinkominfostasandi, Kepala Bidang PPLKC Dinkominfostasandi beserta Tim Teknis Dinkominfostasandi, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data, Mukhamad Safi’I, SE., bersama Tim Teknis Pengelola Aplikasi Sindolalak Purworejo, dan Sekretaris Desa Triwarno, Efendi. Dalam forum tersebut dibahas kesiapan teknis aplikasi, mekanisme partisipasi dalam program VVIP, serta langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem keamanan siber layanan publik berbasis digital.
Selain Website Desa Triwarno, Aplikasi Si Ndolalak Purworejo turut diikutsertakan dalam program tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan keamanan sistem elektronik, baik pada layanan tingkat kabupaten maupun desa.
Program Voluntary Vulnerability Identification and Protection (VVIP) BSSN merupakan inisiatif kolaboratif antara BSSN dan komunitas peretas etis (ethical hacker) untuk mengidentifikasi potensi kerentanan pada sistem elektronik pemerintah secara sukarela, legal, dan terstruktur. Melalui skema bug hunting, para peretas etis diberi ruang untuk melakukan pengujian keamanan guna menemukan celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dengan keikutsertaan dalam Program VVIP BSSN, Website Desa Triwarno sebagi SIstem Informasi Desa dan Keterbukaan Publik diharapkan semakin tangguh dalam menghadapi ancaman siber. Upaya ini sekaligus menjadi langkah preventif untuk memastikan perlindungan database desa serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan informasi digital.
Sesi Kegiatan Perlindungan