Gambaran Umum


Kampung KB Desa Batulohe yang berlokasi Desa Batulohe Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan

Pencanangan Kampung KB di laksanakan pada tanggal 03 September 2023.  Pencangangan Kampung Desa Batulohe di resmikan Langsung Oleh Bupati Bulukumba yang saat itu di Jabat Oleh Bapak A.M SUKRI A SAPPEWALI, Dan di hadiri oleh OPD Terkait

dalam pencangangan Kampung KB Di Desa Batulohe juga di hadiri oleh ratusan masyarakat Desa Batulohe, 

DAFTAR ISIAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

 

Desa

: BATULOHE

Kecamatan

: BULUKUMPA

Kabupaten

: KABUPATEN BULUKUMBA

Provinsi

: SULAWESI SELATAN

Bulan

: 2

Tahun

: 2022


 

Nama Pengisi

: ASDAR

Pekerjaan

: Operator

Jabatan

: Kaur Keuangan

Kepala Desa / Lurah

: IBNU HAJAR

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN

 

 Referensi 1

 :

 Referensi 2

:

 Referensi 3

:

 Referensi 4

:

 

 

 

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk

Jumlah

Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

Jumlah penduduk tahun ini

1142 orang

1244 orang

Jumlah penduduk tahun lalu

937 orang

1025 orang

Persentase perkembangan

21.88 %

21.37 %

 

B. Jumlah Keluarga

Jumlah

KK Laki-laki

KK Perempuan

Jumlah Total

Jumlah Kepala Keluarga tahun ini

563 KK

89 KK

652 KK

Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu

478 KK

53 KK

531 KK

Prosentase Perkembangan

17.78 %

67.92 %


II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran

1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)

1443 orang

2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja

252 orang

3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga

498 orang

4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh

319 orang

5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu

108 orang

6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja

5 orang

7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja

3 orang

 

B. Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah keluarga prasejahtera

176 keluarga

2. Jumlah keluarga sejahtera 1

288 keluarga

3. Jumlah keluarga sejahtera 2

146 keluarga

4. Jumlah keluarga sejahtera 3

87 keluarga

5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus

44 keluarga

6. Total jumlah kepala keluarga

741 keluarga

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

A. SUBSEKTOR PERTANIAN

Tanaman

Luas Produksi (Ha)

Hasil Produksi (Ton/Ha)

Nilai produksi (Rp)

Biaya pemupukan (Rp)

Biaya bibit (Rp)

Biaya obat (Rp)

Biaya lainnya (Rp)

  Padi sawah

250

4

700000000

2000000

500000

500000

500000

 

 







 

B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN

Tanaman

Luas Produksi (Ha)

Hasil Produksi (Ton/Ha)

Nilai produksi (Rp)

Biaya pemupukan (Rp)

Biaya bibit
(Rp)

Biaya obat
(Rp)

Biaya lainnya
(Rp)

  Kelapa

38

3

114000000

5000000

1000000

8000000

20000000

  Kopi

65.68

0

0

0

0

0

0

  Lada

50.1

0

0

0

0

0

0

  Karet

138

0

0

0

0

0

0

 

 







 

C. SUBSEKTOR PETERNAKAN

Jenis Produksi

Hasil Produksi

Nilai produksi (Rp)

Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)

Nilai Bahan Penolong yg digunakan
(Rp)

Jumlah Ternak
(Ekor)

 






 

D. SUBSEKTOR PERIKANAN

Jenis Produksi

Hasil Produksi (Ton/Tahun)

Nilai produksi (Rp)

Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)

Nilai Bahan Penolong yg digunakan
(Rp)

Total biaya antara yang dihabiskan (Rp)

Jenis usaha perikanan

 





 


 

E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN

 

Total nilai produksi tahun ini

Rp. 0,00

Total nilai bahan baku yang digunakan

Rp. 0,00

Total nilai bahan penolong yang digunakan

Rp. 0,00

Total biaya antara yang dihabiskan

Rp. 0,00

Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada

0 jenis

 

 

F. SUBSEKTOR KERAJINAN

 

Total nilai produksi tahun ini

Rp. 0,00

Total nilai bahan baku yang digunakan

Rp. 0,00

Total nilai bahan penolong yang digunakan

Rp. 0,00

Total biaya antara yang dihabiskan

Rp. 0,00

Total jenis kerajinan rumah tangga

jenis

 

 

G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

 

 

 

H. SUBSEKTOR KEHUTANAN

 

Total nilai produksi tahun ini

Rp. 0,00

Total nilai bahan baku yang digunakan

Rp. 0,00

Total nilai bahan penolong yang digunakan

Rp. 0,00

Total biaya antara yang dihabiskan

Rp. 0,00

 

 

I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

 

I.1. Subsektor Perdagangan Besar

 

Total nilai transaksi

Rp. 0,00

Total nilai aset perdagangan yang ada

Rp. 0,00

Total jumlah jenis perdagangan besar

Rp. 0,00

Total nilai biaya yang dikeluarkan

Rp. 0,00

Total biaya antara lainnya

Rp. 0,00

 

 

I.2. Subsektor Perdagangan Eceran

 

Jumlah total jenis perdagangan eceran

jenis

Total nilai transaksi

Rp. 0,00

Total nilai biaya yang dikeluarkan

Rp. 0,00

Total nilai aset perdagangan eceran

Rp. 0,00

 

 

I.3. Subsektor Hotel

 

Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada

jenis

Jumlah total pendapatan

Rp. 0,00

Jumlah total biaya pemeliharaan

Rp. 0,00

Jumlah biaya antara yang dikeluarkan

Rp. 0,00

Jumlah total pendapatan yang diperoleh

Rp. 0,00

 

 

I.4. Subsektor Restoran

 

Jumlah tempat penyediaan konsumsi

Unit

Biaya konsumsi yang dikeluarkan

Rp. 0,00

Biaya antara lainnya

Rp. 0,00

Jumlah total pendapatan yang diperoleh

Rp. 0,00

 

 

J. Sektor Bangunan/Konstruksi

 

Jumlah bangunan yang ada tahun ini

unit

Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan

Rp. 0,00

Total nilai bangunan yang ada

Rp. 0,00

Biaya antara lainnya

Rp. 0,00

 

 

K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

 

K.1. Subsektor Bank

 

Jumlah transaksi perbankan

Rp. 0,00

Jumlah nilai transaksi perbankan

Rp. 0,00

Jumlah biaya yang dikeluarkan

Rp. 0,00

 

 

K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank

 

Jumlah lembaga keuangan bukan bank

Unit

Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank

Jenis

Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank

Rp. 0,00

Biaya yang dikeluarkan

Rp. 0,00

 

 

K.3. Subsektor Sewa Bangunan

 

Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah

unit

Total nilai persewaan yang dicapai

Rp. 0,00

Biaya yang dikeluarkan

Rp. 0,00

Biaya lainnya

Rp. 0,00

 

 

K.4. Subsektor Jasa Perusahaan

 

Jumlah perusahaan jasa

Jenis

Nilai transaksi perusahaan jasa

Rp. 0,00

Biaya yang dikeluarkan

Rp. 0,00

Biaya lainnya

Rp. 0,00

 

 

L. SEKTOR JASA-JASA

 

L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum

 

Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat

unit

Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat

Rp. 0,00

Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan

Rp. 0,00

 

 

L.2. Subsektor jasa swasta

 

Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat

jenis

Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial

Rp. 0,00

Biaya yang dikeluarkan

Rp. 0,00

 

 

L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi

 

Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi

jenis

Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi

Rp. 0,00

Biaya antara yang dikeluarkan

Rp. 0,00

 

 

L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

 

Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga

jenis

Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga

Rp 0,00

Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga

Rp 0,00

Biaya antara yang dikeluarkan

Rp 0,00

 

 

M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

 

 

 

M.1. Subsektor Angkutan

 

Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan

Jenis

Jumlah total kendaraan angkutan

Unit

Nilai total transaksi pengangkutan

Rp 0,00

Nilai total biaya yang dikeluarkan

Rp 0,00

 

 

N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM

 

 

 

N.1. Subsektor Listrik

 

Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik

Jenis

Jumlah nilai produksi listrik

Rp 0,00

Jumlah total nilai transaksi

Rp 0,00

Jumlah biaya antara yang dikeluarkan

Rp 0,00

 

 

N.2. Subsektor Gas

 

Jumlah kegiatan penyediaan gas

jenis

Nilai aset produksi gas

Rp 0,00

Nilai transaksi

Rp 0,00

Biaya antara yang dikeluarkan

Rp 0,00

 

 

N.3. Subsektor Air Minum

 

Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum

jenis

Nilai aset penyediaan air minum

Rp 0,00

Nilai produksi air minum

Rp 0,00

Nilai transaksi air minum

Rp 0,00

Biaya antara yang dikeluarkan

Rp 0,00

IV. PENDAPATAN PERKAPITA

A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha


 

B. PENDAPATAN RILL KELUARGA

 

Jumlah Kepala Keluarga

KK

Jumlah Anggota Keluarga

orang

Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga

Rp 0,00

Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja

Rp 0,00

V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR

1. Sektor Pertanian

 

Petani

orang

Buruh Tani

orang

Pemilik Usaha Tani

orang

 

 

2. Sektor Perkebunan

 

Karyawan Perusahaan Perkebunan

orang

Buruh perkebunan

orang

Pemilik usaha Perkebunan

orang

 

 

3. Sektor Peternakan

 

Peternakan Perorangan

orang

Buruh Usaha Peternakan

orang

Pemilik Usaha Peternakan

orang

 

 

4. Sektor Perikanan

 

Nelayan

orang

Buruh Usaha Perikanan

orang

Pemilik Usaha Perikanan

orang

 

 

5. Sektor Kehutanan

 

Pengumpul Hasil Hutan

orang

Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan

orang

Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan

orang

 

 

6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C

 

Penambang Galian C Perorangan

orang

Buruh Usaha Pertambangan

orang

Pemilik Usaha Pertambangan

orang

 

 

7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga

 

 

 

8. Sektor Industri Menengah dan Besar

 

 

 

9. Sektor Perdagangan

 

Karyawan Perdagangan Hasil Bumi

orang

Buruh Perdagangan Hasil Bumi

orang

Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi

orang

 

 

10. Sektor Jasa

 

 

 

VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

A. ASET TANAH

 

Tidak memiliki tanah

orang

Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha

orang

Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha

orang

Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha

orang

Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha

orang

Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha

orang

Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha

orang

Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha

orang

Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha

orang

Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha

orang

Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha

orang

memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha

orang

Memiliki tanah lebih dari 10 ha

orang

Jumlah total penduduk

orang

 

 

B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM

 

 

 

C. ASET SARANA PRODUKSI

 

Memiliki penggilingan padi

orang

Memiliki traktor

orang

Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian

orang

Memiliki kapal penangkap ikan

orang

Memiliki alat pengolahan hasil perikanan

orang

Memiliki alat pengolahan hasil peternakan

orang

Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan

orang

Memiliki alat pengolahan hasil hutan

orang

Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan

orang

Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata

orang

Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan

orang

Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah

orang

Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas

orang

 

 

D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING

 

 

 

RUMAH MENURUT LANTAI

 

 

 

RUMAH MENURUT ATAP

 

VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA


VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT

A. Tingkat Pendidikan Penduduk

Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin

orang

Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak

orang

Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental

orang

Jumlah penduduk sedang SD/sederajat

orang

Jumlah penduduk tamat SD/sederajat

orang

Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat

orang

Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat

orang

Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat

orang

Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat

orang

Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat

orang

Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat

orang

Jumlah penduduk sedang D-1

orang

Jumlah penduduk tamat D-1

orang

Jumlah penduduk sedang D-2

orang

Jumlah penduduk tamat D-2

orang

Jumlah penduduk sedang D-3

orang

Jumlah penduduk tamat D-3

orang

Jumlah penduduk sedang S-1

orang

Jumlah penduduk tamat S-1

orang

Jumlah penduduk sedang S-2

orang

Jumlah penduduk tamat S-2

orang

Jumlah penduduk tamat S-3

orang

Jumlah penduduk sedang SLB A

orang

Jumlah penduduk tamat SLB A

orang

Jumlah penduduk sedang SLB B

orang

Jumlah penduduk tamat SLB B

orang

Jumlah penduduk sedang SLB C

orang

Jumlah penduduk tamat SLB C

orang

Jumlah penduduk cacat fisik dan mental

orang

 

 

B. Wajib belajar 9 tahun

1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun

orang

2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah

orang

3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah

orang

 

 

C. Rasio Guru dan Murid

1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak

orang

2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak

orang

3. Jumlah guru SD dan sederajat

orang

4. Jumlah siswa SD dan sederajat

orang

5. Jumlah guru SLTP dan sederajat

orang

6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat

orang

7. Jumlah guru SLTA/sederajat

orang

8. Jumlah siswa SLTA/sederajat

orang

9. Jumlah siswa SLB

orang

10. Jumlah guru SLB

orang

 

 

D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat

 

Jumlah perpustakaan desa/kelurahan

unit

Jumlah taman bacaan desa/kelurahan

unit

Jumlah perpustakaan keliling

unit

Jumlah sanggar belajar

unit

Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah

kegiatan

Jumlah kelompok belajar Paket A

kelompok

Jumlah peserta ujian Paket A

orang

Jumlah kelompok belajar Paket B

kelompok

Jumlah Peserta ujian Paket B

orang

Jumlah kelompok belajar Paket C

kelompok

Jumlah peserta ujian Paket C

orang

Jumlah lembaga kursus keterampilan

unit

Jumlah peserta kursus keterampilan

orang

 

 

IX. KESEHATAN MASYARAKAT

A. Kualitas Ibu Hamil

Jumlah ibu hamil

0 orang

Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu

0 orang

Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas

0 orang

Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit

0 orang

Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek

0 orang

Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek

0 orang

Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih

0 orang

Jumlah kematian ibu hamil

0 orang

Jumlah ibu hamil melahirkan

0 orang

Jumlah ibu nifas

0 orang

Jumlah kematian ibu nifas

0 orang

Jumlah ibu nifas hidup

0 orang

 

 

B. Kualitas Bayi

 

Jumlah keguguran kandungan

0 orang

Jumlah bayi lahir

0 orang

Jumlah bayi lahir mati

0 orang

Jumlah bayi lahir hidup

0 orang

Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan

0 orang

Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan

0 orang

Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg

0 orang

Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental

0 orang

 

 

C. Kualitas Persalinan

Tempat Persalinan

Tempat persalinan Rumah Sakit Umum

0 unit

Tempat persalinan Rumah Bersalin

0 unit

Tempat persalinan Puskesmas

0 unit

Tempat persalinan Polindes

0 unit

Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak

0 unit

Tempat persalinan rumah praktek bidan

0 unit

Tempat praktek dokter

0 unit

Rumah dukun

0 unit

Rumah sendiri

0 unit

 

 

Pertolongan Persalinan

Jumlah Persalinan ditolong Dokter

0 tindakan

Jumlah persalinan ditolong bidan

0 tindakan

Jumlah persalinan ditolong perawat

0 tindakan

Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin

0 tindakan

Jumlah persalinan ditolong keluarga

0 tindakan

 

 

D. Cakupan Imunisasi

Jumlah Bayi usia 2 bulan

0 orang

Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1

0 orang

Jumlah bayi usia 3 bulan

0 orang

Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2

0 orang

Jumlah bayi usia 4 bulan

0 orang

Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3

0 orang

Jumlah bayi 9 bulan

0 orang

Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak

0 orang

Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar

0 orang

 

 

E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB

Pasangan Usia Subur

Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun

0 orang

Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun

0 orang

Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun

0 orang

Jumlah pasangan usia subur

0 pasangan

 

 

Keluarga Berencana

Jumlah akseptor KB

0 orang

Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik

0 orang

Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral

0 orang

Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom

0 orang

Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil

0 orang

Jumlah pengguna metode vasektomi

0 orang

Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi

0 orang

Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah

0 orang

Jumlah pengguna metode KB obat tradisional

0 orang

Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx

0 orang

Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB

0 orang

 

 

F. Wabah Penyakit

 

 

G. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan

0,00 Tahun

Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota

0,00 Tahun

Angka Harapan Hidup Provinsi

0,00 Tahun

Angka harapan Hidup Nasional

0,00 Tahun

 

 

H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih

1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali

0 Keluarga

2. Jumlah keluarga pelanggan PAM

0 Keluarga

3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan

0 Keluarga

4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa

0 Keluarga

5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran

0 Keluarga

6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum

0 Keluarga

7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai

0 Keluarga

8. Jumlah keluarga menggunakan embung

0 Keluarga

9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air

0 Keluarga

10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut

0 Keluarga

11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas

0 Keluarga

Total jumlah keluarga

0 Keluarga

 

 

I. Perilaku hidup bersih dan sehat

Kebiasaan buang air besar

 

Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat

0 Keluarga

Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan

0 Keluarga

Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan

0 Keluarga

Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum

0 Keluarga

 

 

Pola makan

Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali


Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali


Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali


Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali


Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali


 

 

Kebiasaan berobat bila sakit

Dukun Terlatih


Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu


Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif


Paranormal


Obat tradisional dari keluarga sendiri


Tidak diobati


 

 

J. Status Gizi Balita

Jumlah Balita

0 orang

Jumlah Balita bergizi buruk

0 orang

Jumlah Balita bergizi baik

0 orang

Jumlah Balita bergizi kurang

0 orang

Jumlah Balita bergizi lebih

0 orang

 

 

 

K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini

Jenis penyakit

Jumlah penderita

Di rawat di

 

L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat

Jumlah MCK Umum

0 unit

Jumlah Posyandu

0 unit

Jumlah kader Posyandu aktif

0 orang

Jumlah pembina Posyandu

0 orang

Jumlah Dasawisma

0 Dasawisma

Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif

0 orang

Jumlah kader bina keluarga balita aktif

0 orang

Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif

0 orang

Buku rencana kegiatan Posyandu


Buku data pengunjung Posyandu


Buku kegiatan pelayanan Posyandu


Buku administrasi Posyandu lainnya

0 jenis

Jumlah kegiatan Posyandu

0 jenis

Jumlah kader kesehatan lainnya

0 orang

Jumlah kegiatan pengobatan gratis

0 jenis

Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN

0 jenis

Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan

0 jenis

Lainnya

0 jenis

 

 

X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

A. Konflik SARA

Kasus konflik pada tahun ini

kasus

Kasus konflik SARA pada tahun ini

kasus

Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga

kasus

Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW

kasus

Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli

kasus

Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain

kasus

Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah

kasus

Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah

Rp 0,00

Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah

orang

Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan

orang

Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan

orang

Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah

orang

Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik

kasus

Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik

orang

Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik

Rp 0,00

Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara

buah

Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara

rumah

Jumlah korban luka akibat konflik Sara

orang

Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara

orang

Jumlah janda akibat konflik Sara

orang

Jumlah anak yatim akibat konflik Sara

orang

Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum

orang

 

 

B. Perkelahian

Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini

kasus

Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa

kasus

Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah

kasus

Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material

kasus

Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum

orang

 

 

C. Pencurian

Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini

kasus

Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat

kasus

Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat

kasus

Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api

kasus

Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum

orang

 

 

D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah

Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat

kasus

Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat

kasus

Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya
penduduk setempat

kasus

Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum

orang

 

 

E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan

Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi

orang

Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini

orang

Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan

orang

Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang

orang

 

 

F. Pemakaian Miras dan Narkoba

Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras

buah

Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras

orang

Jumlah kasus mabuk akibat Miras

kasus

Jumlah pengedar Narkoba

orang

Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba

orang

Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba

kasus

Jumlah kasus kematian akibat Narkoba

kasus

Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum

orang

Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum

orang

 

 

G. Prostitusi

Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat

orang

Lokalisasi prostitusi


Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)

buah

Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi

kasus

Jumlah pembinaan pelaku prostitusi

kali

Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi

kali

 

 

H. Pembunuhan

 

Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini

orang

Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat

kasus

Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat

kasus

Jumlah kasus bunuh diri

kasus

Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum

kasus

 

 

I. Penculikan

Jumlah kasus penculikan

kasus

Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat

kasus

Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat

kasus

Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum

kasus

 

 

J. Kejahatan seksual

Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini

kasus

Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini

kasus

Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara

kasus

Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat

kasus

Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks

unit

 

 

K. Masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah gelandangan

orang

Jumlah pengemis jalanan

orang

Jumlah anak jalanan dan terlantar

orang

Jumlah manusia lanjut usia terlantar

orang

Jumlah orang gila/stress/cacat mental

orang

Jumlah orang cacat fisik

orang

Jumlah orang kelainan kulit

orang

Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan

orang

Jumlah rumah dan kawasan kumuh

unit

Jumlah panti jompo

unit

Jumlah panti asuhan anak

unit

Jumlah rumah singgah anak jalanan

unit

Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota

orang

Jumlah penghuni bantaran sungai

orang

Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api

orang

Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya

orang

Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif

orang

Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun

orang

Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun

orang

Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun

orang

Jumlah janda

orang

Jumlah duda

orang

Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran

orang

Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat

orang

Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat

orang

Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat

orang

Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang

orang

Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga

orang

Jumlah penduduk eks NAPI

orang

Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir

orang

Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi

orang

Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami

orang

Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi

orang

Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah

orang

Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan

orang

Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor

orang

Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan

orang

Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan

orang

Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih

orang

Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus

orang

Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh

orang

Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk

orang

Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman

orang

 

 

L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri

kasus

Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami

kasus

Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak

kasus

Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua

kasus

Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya

kasus

 

 

M. Teror dan Intimidasi

Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan

kasus

Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan

kasus

Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk

kasus

Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini

kasus

Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat

kasus

Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal

kasus

 

 

N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta

Organisasi Siskamling


Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat


Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamlimg/Pos Ronda

RT

Jumlah anggota Hansip dan Linmas

orang

Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda


Buku anggota Hansip dan Linmas

jenis

Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta

unit

Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah

kegiatan

Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan

Pos

 

 

XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT

A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara

Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara

jenis

Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara

kegiatan

Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika

jenis

Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika

kegiatan

Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya

jenis

Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya

kegiatan

Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri

kasus

Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi

orang

Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi

orang

Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan

kasus

Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga

kasus

Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini

kasus

Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan

kasus

Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini

kasus

Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara

kasus

Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini

kasus

Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.

kasus

Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya

kasus

Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah

kasus

Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan

kasus

Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain

kasus

 

 

B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi

Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan

jenis

Jumlah Wajib Pajak

orang

Target PBB

Rp 0,00

Realisasi PBB

0,00 %

Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB

tindakan

Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan

jenis

Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan

orang

Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan

Rp 0,00

Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan

0,00 %

Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan

jenis

Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan

Rp 0,00

Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan

0,00 %

Jumlah kasus pungutan liar

kasus

Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar

kasus

 

 

C. Partisipasi Politik

1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum

Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih

orang

Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu

orang

Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik

orang

Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini

partai

Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini

partai

Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan

orang

Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu

orang

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil

pemilih

 

2. Pemilihan Kepala Daerah

Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

orang

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu

pemilih

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubenur yang lalu

pemilih

 

 

3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan

Penentuan Jabatan Kepala Desa


 

Penentuan Sekretaris Desa


 

Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun


 

 

Masa jabatan Kepala Desa

tahun

 

 

Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan


 

 

4. Pemilihan BPD

Jumlah anggota BPD

orang

Penentuan anggota BPD


 

 

Pimpinan BPD


 

 

Pemilikan kantor/ruang kerja BPD


Anggaran untuk BPD


 

 

Produk keputusan BPD tahun ini

1. Peraturan Desa buah

2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa kali

3. Rancangan Peraturan Desa. buah

4. Menyalurkan aspirasi masyarakat kali

5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa kali

6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa kali

7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa kali

 

 

5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan


Dasar hukum keberadaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/LKD


Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan

unit organisasi

Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK


Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan

unit organisasi

Pemilihan pengurus LKD/LKK


Pemilihan pengurus organisasi anggota
LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,
Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya


Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK


Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK

kegiatan

Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi
anggota LKD/LKK


Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK

kegiatan

Alokasi anggaran untuk LKD/LKK


Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya


Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK


Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD


Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK

0,00 %

Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK


Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK


 

 

C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan

Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan

kali

Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan

0,00 %

Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan

0,00 %

Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan

0,00 %

Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan

0,00 %

Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif


Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan


Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif


Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan

0,00 %

Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa

0,00 %

Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

0,00 %

Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel

kegiatan

Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)


Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)


Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan


Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi

. kegiatan

Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang

. kegiatan


 

2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang

0,00 %

Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota

0,00 %

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desa

kegiatan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah

kegiatan

Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang

0,00 %

Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan

0,00 %

Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan

0,00 %

Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat

0,00 %

Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada


Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.


Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah

kasus

Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan

kasus

Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum

kasus

Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan

Jenis

Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan

kegiatan

Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota

kegiatan

Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi

kegiatan

Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN

kegiatan

 

 

3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk

Jumlah kelompok arisan

buah

Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh

orang

Ada tidaknya dana sehat


Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah


Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah


Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus


Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana


Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha


Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun


Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya


Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan


Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian


Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan


Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi


Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya


 

 

4. Adat Istiadat

Adat istiadat dalam perkawinan


Adat istiadat dalam kelahiran anak


Adat istiadat dalam upacara kematian


Adat istiadat dalam pengelolaan hutan


Adat istiadat dalam tanah pertanian


Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai


Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga


Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam


Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya


Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar


 

 

5. Sikap Dan Mental Masyarakat

Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan

jenis

Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar

jenis

Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah


Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah


Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal


Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga

jenis

Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga

jenis

Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga

jenis

Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.

kasus

Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya

kasus

Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya

kasus

Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya

kasus

Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan


Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan


Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat


Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri


Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain


 

 

Etos Kerja Penduduk

Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas


Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi


Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan


Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan


Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain


Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain


Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota


Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya


Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak


Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan


Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen


Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu


Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah


Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan


Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan


Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya


Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat


 

 

XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN

A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK

Tidak

Jumlah kegiatan

Jenis

 

 

B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa


Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan


Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan


 

 

 

XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan

Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini

Rp 1.656.302.206,00

Sumber Anggaran

APBD Kabupaten/Kota

Rp 0,00

Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota

Rp 0,00

Bantuan Pemerintah Provinsi

Rp 0,00

Bantuan Pemerintah Pusat

Rp 985.715.000,00

Pendapatan Asli Desa

Rp 5.003.000,00

Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan

Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

Rp 616.501.638,00

Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan

Rp 0,00

Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat

Rp 2.000.000,00

Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan

Rp 926.004.300,00

Jumlah Belanja Aparatur/pegawai

Rp 340.873.240,00

 

 

B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah

Penyampaian laporan keterangan pertanggungan jawab Kepala Desa kepada BPD


Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat

jenis

Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa


Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota


Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat

jenis

Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah

kasus

Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah

kasus

 

 

C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Gedung Kantor

-

Jumlah ruang kerja

Ruang

Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya


Listrik


Air bersih


Telepon


 

 

1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor

Jumlah mesin tik

buah

Jumlah meja

buah

Jumlah kursi

buah

Jumlah almari arsip

buah

Komputer

unit

Mesin fax

unit

Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa

unit

 

 

1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

Buku Data Peraturan Desa


Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah


Buku Administrasi Kependudukan


Buku Data Inventaris


Buku Data Aparat


Buku Data Tanah Kas Desa


Buku Administrasi Pajak dan Retribusi


Buku Data Tanah


Buku Laporan Pengaduan Masyarakat


Buku Agenda Ekspedisi


Buku Profil Desa dan Kelurahan


Buku Data Induk Penduduk


Buku Data Mutasi Penduduk


Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan


Buku Registrasi Pelayanan Penduduk


Buku Data Penduduk Sementara


Buku Anggaran Penerimaan


Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan


Buku Kas Umum


Buku Kas Pembantu Penerimaan


Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan


Buku Data Lembaga Kemasyarakatan


 

 

2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD

Gedung Kantor


Jumlah ruang kerja

Ruang

Balai BPD

-

Listrik


Air bersih


Telepon


 

 

2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor

Jumlah mesin tik

buah

Jumlah meja

buah

Jumlah kursi

buah

Jumlah almari arsip

buah

Komputer

unit

Mesin fax

unit

 

 

2.B. Administrasi BPD

Buku-buku administrasi kegiatan BPD


Buku Buku Administrasi Keanggotaan


Buku kegiatan BPD


Buku himpunan peraturan desa


Buku Lainnya


 

 

3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN

Gedung kantor atau Balai Pertemuan


Alat tulis kantor


Barang inventaris

Jenis

Buku administrasi

Jenis

Jenis kegiatan

Jenis

Jumlah pengurus

Orang

Jumlah ruang kerja

Ruang

 

 

D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan


Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan


Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah


Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD


Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing


Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan

kegiatan

Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

kegiatan

Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

kegiatan

Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN

jenis

Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan

kali

Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing

kali

 

 

2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan


Pedoman bantuan keuangan dari provinsi


Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan


Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah


Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi

kegiatan

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan

jenis

Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan

jenis

Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan

jenis

Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan

jenis

Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan

jenis

Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan

jenis

Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing

jenis

Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan

jenis

 

 

3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa

jenis

Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa

jenis

Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa

jenis

Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.

jenis

Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan

jenis

Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan

jenis

Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa

jenis

Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah

jenis

Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota

jenis

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan

jenis

Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan

jenis

Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan

jenis

Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD

jenis

Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan

jenis

Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan

jenis

Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan

jenis

Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

jenis

Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing

kasus

Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah

kasus

 

 

4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan

Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa

kali

Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan

kali

Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan

kali

Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa

kali

Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan

kali

Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan

kali

Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan
lembaga kemasyarakatan

kali

Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

kali

Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan

kali

Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan
serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.

kali

Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga

kali

Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat

kali

Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan

kali

Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat

kali

Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya

kali

Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

kali

 

 

 

 

Struktur Badan Pengurus


Statistik Kampung


Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Jumlah Jiwa
0
Jumlah Kepala Keluarga
0
Jumlah PUS
0
Persentase Partisipasi Keluarga dalam Poktan (Kelompok Kegiatan)

Keluarga yang Memiliki Balita
0
Keluarga yang Memiliki Remaja
0
Keluarga yang Memiliki Lansia
0
Jumlah Remaja
0
PUS dan Kepesertaan Ber-KB
Total
0
PUS dan ketidaksertaan Ber-KB
Total
0

Sarana dan Prasarana


Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
UPPKA

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Ada

Sekretariat Kampung KB
Sekretariat KKB

Sekretariat Kampung KB

Ada

Rumah Data Kependudukan Kampung KB
Rumah Dataku

Rumah Data Kependudukan Kampung KB

Ada

Bina Keluarga Balita (BKB)
BKB

Bina Keluarga Balita (BKB)

Ada

Bina Keluarga Lansia (BKL)
BKL

Bina Keluarga Lansia (BKL)

Ada

Bina Keluarga Remaja (BKR)
BKR

Bina Keluarga Remaja (BKR)

Ada

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
PIK R

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)

Ada

DASHAT

Dapur Sehat Atasi Stunting

Belum Diisi

Dukungan Terhadap Kampung KB


Sumber Dana Ya,
Dana Desa
Kepengurusan/pokja KKB Ada
SK pokja KKB Ada
PLKB/PKB sebagai pendamping dan pengarah kegiatan Ada,
Rukaya
196914111991032010
Regulasi dari pemerintah daerah Ada,
Surat Keputusan/Instruksi/Surat Edaran dari Bupati/Walikota
SK Kepala Desa/Lurah tentang Kampung KB
Pelatihan sosialisasi bagi Pokja KKB Ada
Jumlah anggota pokja yang sudah terlatih/tersosialisasi pengelolaan KKB 1 orang pokja terlatih
dari 14 orang total pokja
Rencana Kegiatan Masyarakat Ya
Penggunaan data dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan Ya,
PK dan Pemutahiran Data
Potensi Desa

Mekanisme Operasional


Rapat perencanaan kegiatan Ada, Frekuensi: Bulanan
Rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan Ada, Frekuensi: Bulanan
Sosialisasi Kegiatan Ada, Frekuensi: Bulanan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ada, Frekuensi: Bulanan
Penyusunan Laporan Ada, Frekuensi: Bulanan
Statistik Pengunjung Website:
Hari ini: 152
Minggu ini: 177
Bulan ini: 375
Total: 577